Oleh: gayul | November 5, 2009

Undang-undang Sistem Keolahragaan

http://www.bpkp.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

b. bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum

perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang

berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan;

c. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di

bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat

yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin

pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran,

peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi

tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem

keolahragaan nasional;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan

Nasional.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan

pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

2. Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai

keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan

perkembangan olahraga.

3. Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling

terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan

yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan,

pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

4. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

5. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara

langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga,

dan tenaga keolahragaan.

6. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi

jasmani, rohani, dan sosial.

7. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan

kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

8. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan,

kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yangdidedikasikan untuk

kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

9. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat

kompetensi dalam bidang olahraga.

10. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

11. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan

sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh

pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

12. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan

kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan

nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

13. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan

secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai

prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

14. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran

berolahraga.

15. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan

dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

16. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan

kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

17. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok

olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

18. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang

dan/atau jasa.

19. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang

diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.

20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan

untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan

olahraga.

22. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan

prestasi olahraga.

23. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan

secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

24. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan

membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

25. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina,

mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan

organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi

cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

26. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok

masyarakat, atau badan hukum.

27. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang

berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

28. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan

minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki

seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

29. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional

keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

30. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional

keolahragaan.

31. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

32. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan

sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 4

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan

kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,

sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa,

memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan

bangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya,

dan kemajemukan bangsa;

b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;

c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;

d. pembudayaan dan keterbukaan;

e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;

f. pemberdayaan peran serta masyarakat;

g. keselamatan dan keamanan; dan

h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 6

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

a. melakukan kegiatan olahraga;

b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;

c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan

minatnya;

d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan

dalam keolahragaan;

e. menjadi pelaku olahraga; dan

f. mengembangkan industri olahraga.

Pasal 7

Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk

memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 8

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan

memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi

serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

(2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif

berpartisipasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan,

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

(2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah

dan Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing,

membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

(1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta

standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.

(2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan

mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan

standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Pasal 13

(1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan,

melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

(2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,

mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di

daerah.

Pasal 14

(1) Pelaksanaaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang

dikoordinasikan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),

pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan

penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 17

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

a. olahraga pendidikan;

b. olahraga rekreasi; dan

c. olahraga prestasi.

Pasal 18

(1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.

(2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun

nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

(3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.

(4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang

pendidikan.

(5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara

terstruktur dan berjenjang.

(6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing

oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan

oleh setiap satuan pendidikan.

(7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban

menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat

kebutuhan.

(8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan

yang setingkat.

(9) Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal 19

(1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan

kebugaran.

(2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga,

perkumpulan, atau organisasi olahraga.

(3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;

b. membangun hubungan sosial; dan/atau

c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

(4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali,

mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.

(5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung

risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan

kesehatan wajib:

a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan

b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan

keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.

(6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan

yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 20

(1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan

potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

(2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan

potensi untuk mencapai prestasi.

(3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara

terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan

teknologi keolahragaan.

(4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban

menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.

(5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau

masyarakat dapat mengembangkan:

a. perkumpulan olahraga;

b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

keolahragaan;

c. sentra pembinaan olahraga prestasi;

d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;

e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;

f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;

g. sistem informasi keolahragaan; dan

h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah,

nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.

(6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan,

penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan

teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan

olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan

sarana, serta penghargaan keolahragaan.

(3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan

olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan

prestasi.

(4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga,

jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga

untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 22

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan

kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan,

pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan,

pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

Pasal 23

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui

berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat

setempat.

(3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang olahraga

yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 24

Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan

pengembangan olahraga bagi karyawannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran

dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masingmasing.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Pendidikan

Pasal 25

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan

sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan

nasional.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses

pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan

memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang

memadai.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga

sesuai dengan bakat dan minat.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan

memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara

menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan

taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

(6) Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap

jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat

pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi

olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

(7) Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah

olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai pelatih atau pembimbing

olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga

yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah.

(8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga

rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Rekreasi

Pasal 26

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk

memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam

meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan

memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan

dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga

tradisional yang ada dalam masyarakat.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat

dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya

menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga

dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang

dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 27

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk

mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun

pada tingkat daerah.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat

kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan

memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan

olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara

berjenjang dan berkelanjutan.

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan

pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 28

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 29

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan

untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi

cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 30

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan

diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh

organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran

dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah,

nasional, dan internasional.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang

ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan

pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada

lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan

jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan

fisik dan/atau mental seseorang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 32

(1) Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.

(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta

koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional.

Pasal 33

Pemerintah provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi,

pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan

pengawasan.

Pasal 34

(1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan,

penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis

keunggulan lokal.

(2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang

olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 35

(1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi

cabang olahraga.

(2) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 36

(1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk

suatu komite olahraga nasional.

(2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

mempunyai tugas:

a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang

pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat

nasional;

b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga

fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;

c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi

berdasarkan kewenangannya; dan

d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat

nasional.

Pasal 37

(1) Pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi

dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi.

(2) Komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk

organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri.

(3) Pengorganisasian komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 38

(1) Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah

kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga kabupaten/kota.

(2) Komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh

induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat mandiri.

(3) Pengorganisasian komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 39

Komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota mempunyai tugas:

a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang

pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;

b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga

fungsional;

c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan

d. menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga

prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 40

Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga

kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan

jabatan publik.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 42

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan

nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 43

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan

tingkat nasional;

b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional;

c. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan

d. pekan olahraga internasional.

Pasal 44

(1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 butir (d) bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian

dunia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian

prestasi.

(2) Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee sebagaimana telah

diakui oleh International Olympic Committee.

(3) Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia,

serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti Olympic Games, Asian

Games, South East Asia Games, dan pekan olahraga internasional lain.

(4) Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan International Olympic

Committee, Olympic Council of Asia, South East Asia Games Federation, dan

organisasi olahraga internasional lain yang menjadi afiliasi Komite Olimpiade

Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bertujuan:

a. memasyarakatkan olahraga;

b. menjaring bibit atlet potensial;

c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;

d. meningkatkan prestasi olahraga;

e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan

f. meningkatkan ketahanan nasional.

Pasal 46

(1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.

(2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugasi komite olahraga nasional

selaku penyelenggara.

(3) Pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional.

Pasal 47

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan

dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 48

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan

olahraga daerah.

(2) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 butir (a)

dan butir (c).

(3) Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

pekan olahraga penyandang cacat.

Pasal 49

(1) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

kejuaraan olahraga tingkat internasional.

(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Pasal 50

(1) Pengajuan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan olahraga

internasional diusulkan oleh Komite Olimpiade Indonesia setelah mendapatkan

persetujuan dari Pemerintah.

(2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga

internasional yang dilaksanakan di Indonesia.

(3) Penyelenggaraan pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditugaskan pelaksanaannya kepada Komite Olimpiade Indonesia.

Pasal 51

(1) Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan,

kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.

(2) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton

wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang

bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

memiliki penanggung jawab kegiatan.

(4) Setiap orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan

olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan induk organisasi cabang

olahraga nasional.

(5) Setiap penonton dalam kejuaraan olahraga wajib menjaga, menaati, dan/atau

mematuhi peraturan perundangan mengenai ketertiban dan keamanan.

(6) Perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggaraan kejuaraan atau kegiatan

olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

bidang perpajakan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Olimpiade Indonesia, penyelenggaraan pekan

olahraga nasional, tanggung jawab pemerintah daerah dan induk organisasi cabang

olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga internasional, dan persyaratan

penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46,

Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Satu

Olahragawan

Pasal 53

(1) Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional.

(2) Olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan

olahraga khusus.

Pasal 54

(1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan

keahliannya.

(2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:

a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;

b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang

diminati;

c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi

dan/atau kompetisi;

d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan

daerah, nasional, dan internasional; dan

e. beralih status menjadi olahragawan profesional.

Pasal 55

(1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai

dengan keahliannya.

(2) Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

a. pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;

b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;

c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan

d. memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir

menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang

olahraga yang bersangkutan.

(3) Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk:

a. didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli

hukum;

b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;

c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang

olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional;

dan

d. mendapatkan pendapatan yang layak.

Pasal 56

(1) Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi

penyandang cacat.

(2) Setiap olahragawan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak

untuk:

a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang

cacat;

b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik

dan/atau mental; dan

c. mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional,

dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

Pasal 57

Setiap olahragawan berkewajiban:

a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;

c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan

d. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang

diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Pasal 58

(1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari induk

organisasi cabang olahraga amatir.

(2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang

olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang olahraga amatir yang

dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.

(3) Olahragawan penyandang cacat memperoleh pembinaan dan pengembangan dari

organisasi olahraga penyandang cacat.

Pasal 59

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat dilaksanakan

perpindahan olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

Bagian Kedua

Pembina Olahraga

Pasal 60

(1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga

olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi

pengurus.

(2) Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan

tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 61

(1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan,

penghargaan, dan bantuan hukum.

(2) Pembina olahraga berkewajiban:

a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap

organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan

keolahragaan; dan

b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip

penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 62

Pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga

dan/atau lembaga olahraga wajib:

a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;

b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisai cabang olahraga yang bersangkutan;

dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tenaga Keolahragaan

Pasal 63

(1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor,

administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi,

ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

(2) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau

lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang

dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau

instansi pemerintah yang berwenang.

(3) Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan

keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga

keolahragaan yang bersangkutan.

(4) Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.

Pasal 64

Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;

b. jaminan keselamatan;

c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 65

Tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap organisasi olahraga dan/atau

lembaga olahraga wajib:

a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;

b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan;

dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status olahragawan, olahragawan profesional,

perpindahan olahragawan, pembina olahraga warga negara asing, dan tenaga

keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal

59, Pasal 62, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 67

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan,

pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai

dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi

keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.

(4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar

minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

(6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman

berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar

dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada

pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.

(7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga

yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi

Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam

negeri.

(2) Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi sarana olahraga wajib

memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga yang

bersangkutan.

(3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi, diperjualbelikan,

dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk

kompetisi wajib memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(4) Produsen wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan baku, penggunaan, dan

pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan pelindungan kesehatan dan

keselamatan.

(5) Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang

mewah untuk sarana olahraga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang kepabeanan dan perpajakan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 69

(1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pasal 70

(1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan

keberlanjutan.

(2) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:

a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. kerja sama yang saling menguntungkan;

c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau

e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan,

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat

diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 73

Pengaturan pajak bagi setiap orang yang memberikan dukungan dana untuk pembinaan

dan pengembangan keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

BAB XIII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 74

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan

nasional.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang

bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.

(3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan

ilmiah, dan kerja sama antarlembaga penelitian, baik nasional maupun internasional

yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta

dalam kegiatan keolahragaan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi

kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

(3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak,

pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.

(4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan keolahragaan.pembinaan dan

BAB XV

KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 76

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam

bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

tujuan keolahragaan nasional dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan

akuntabilitas.

(3) Pemerintah, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat

menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang keolahragaan dan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan

informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan

keolahragaan nasional.

(2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah mengembangkan

pusat informasi keolahragaan nasional dengan memanfaatkan media massa dan media

lain serta museum keolahragaan nasional.

(3) Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat

mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan

dan kondisi daerah.

BAB XVI

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 78

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip

penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 79

(1) Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi,

diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.

(2) Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai

produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:

a. kejuaraan nasional dan internasional;

b. pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;

c. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau

d. keagenan, layanan informasi, dan konsultansi keolahragaan.

(3) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dapat bermitra dengan Pemerintah, pemerintah daerah,

organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

(4) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat

membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga memperhatikan

kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

Pasal 80

(1) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan

yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan

profesional.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan kemudahan pembentukan

sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pewujudan kemitraan pelaku

industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.

BAB XVII

STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Standardisasi

Pasal 81

(1) Standar nasional keolahragaan meliputi:

a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;

b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;

c. standar prasarana dan sarana;

d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;

e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan

f. standar pelayanan minimal keolahragaan.

(2) Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan.

(3) Standar nasional keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan keolahragaan

nasional.

(4) Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional

keolahragaan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang

sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 82

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program

penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.

(2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau

lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 83

(1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:

a. kompetensi tenaga keolahragaan;

b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan

c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.

(2) Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk

organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji

kompetensi.

(4) Sertifikat kelayakan diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

DOPING

Pasal 85

(1) Doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga.

(2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi olahraga

nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi.

(3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.

BAB XIX

PENGHARGAAN

Pasal 86

(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan

perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi

penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

(3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan,

kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan,

jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi

penerima penghargaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan

serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XX

PENGAWASAN

Pasal 87

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas

penyelenggaraan keolahragaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip

transparansi dan akuntabilitas.

(3) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri

yang dibentuk oleh Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XXI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

(1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat

yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif

penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai,

penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan

yurisdiksinya.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan

dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah

ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 67

ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Undang-Undang ini dinyatakan mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan

yang berkaitan dengan bidang keolahragaan dinyatakan tetap berlaku

sepanjang peraturan perundang-undangan dimaksud tidak bertentangan atau belum

diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus

diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-

Undang ini.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 89

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

I. UMUM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek

kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk

pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan

nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem

hukum nasional.

Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang, bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek

keolahragaan nasional secara menyeluruh, dan belum mencerminkan tatanan hukum

yang tertib di bidang keolahragaan.

Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan

dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan

perubahan global sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu undang-undang

yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek

terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai

instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan

keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah

perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai

landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini memperhatikan asas desentralisasi,

otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan

akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan

nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan

kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan

kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara

sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya

untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui

pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara

harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip

transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi

yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan

serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan

kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta

memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan

penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Dalam Undang-Undang ini, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan

subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan

berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang

dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana

dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk

ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi

antarsubsistem perlu diatur guna mencapai tujuan keolahragaan nasional yang

manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan

nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta

upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan

subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani

keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya

manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan

pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan

olahraga secara menyeluruh.

Undang-Undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta

kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan

secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat

daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan

nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga,

masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang

olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh

masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga kedudukan dan keberadaannya

akan lebih mantap.

Keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan

keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan olahraga

modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan

didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem

pengalokasian dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bidang keolahragaan sesuai dengan

kemampuan anggaran harus dilaksanakan agar pembinaan dan pengembangan

keolahragaan nasional dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari masyarakat

perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dalam pengadaan

dana, pengadaan/pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga.

Dengan Undang-Undang ini sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan

nasional ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya

dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diawali dengan tahapan

pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan

peningkatan prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan

pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat

daerah, nasional, dan internasional. Semua penahapan tersebut melibatkan unsur

keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam

masyarakat, baik pada tingkat daerah maupun pusat. Sesuai dengan penahapan

tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi sehingga membentuk

bangunan sistem keolahragaan nasional yang luwes dan menyeluruh. Sistem ini

melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat

yang saling bersinergi untuk memperkukuh bangunan sistem keolahragaan nasional.

Sistem keolahragaan nasional ditingkatkan, antara lain, melalui penetapan standar

nasional keolahragaan yang meliputi tenaga keolahragaan, isi program

penataran/pelatihan, prasarana dan sarana, penyelenggaraan keolahragaan, dan

pengelolaan organisasi keolahragaan, serta pelayanan minimal keolahragaan.

Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini akan memberikan

kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam

kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif,

sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya

meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada

tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang

berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam ketentuan ini adalah bahwa

olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang

perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan etika dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan

keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang

dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud

mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan estetika dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan

keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembudayaan dalam ketentuan ini adalah proses sosial,

perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup

masyarakat.

Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap orang

bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam ketentuan ini adalah upaya

membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam

penyelenggaraan keolahragaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan warga negara dalam ketentuan ini adalah warga negara

Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun

di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak mengarahkan dalam ketentuan ini adalah orang tua tidak

melakukan intervensi dan mencampuri teknis kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ruang lingkup olahraga dimaksudkan untuk mengelompokkan jenis-jenis atau

kegiatan olahraga berdasarkan atas pendekatan fungsi.

Pasal 18

Ayat (1)

Istilah olahraga pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling

melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jalur pendidikan formal dalam ketentuan ini adalah jalur

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan jalur pendidikan nonformal dalam ketentuan ini adalah jalur

pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan

berjenjang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan dalam ketentuan ini adalah kelompok

pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan

nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara

sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga

masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keterpeliharaan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

perlindungan terhadap sarana yang digunakan dalam kegiatan olahraga termasuk

hewan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ketentuan ini adalah induk-induk

organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, sanggar-sanggar

olahraga, perkumpulan dan/atau klub olahraga lain yang ada dalam masyarakat serta

masyarakat lain yang berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengenalan olahraga dalam ketentuan ini adalah kegiatan

untuk menyadarkan dan membangkitkan minat masyarakat agar gemar berolahraga.

Yang dimaksud dengan pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat dalam

ketentuan ini adalah tahap identifikasi dan seleksi penetapan bibit olahragawan

potensial yang selanjutnya dibina secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan

cabang olahraga tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan

dengan sistem pendidikan nasional dalam ketentuan ini adalah bahwa olahraga

pendidikan sebagai subsistem keolahragaan nasional, dalam pembinaan dan

pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan secara menyeluruh dalam ketentuan ini adalah mencakup

seluruh ranah kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan unit kegiatan olahraga dalam ketentuan ini adalah

perkumpulan olahraga pelajar/mahasiswa sebagai wadah suatu berkumpulnya peserta

didik yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga tertentu guna meningkatkan

prestasi olahraga.

Yang dimaksud dengan kelas olahraga dalam ketentuan ini adalah kelas khusus yang

disediakan dalam satuan pendidikan untuk menampung para peserta didik yang

berbakat dalam bidang olahraga tertentu.

Yang dimaksud dengan pusat pembinaan dan pelatihan dalam ketentuan ini adalah

suatu wadah yang khusus dirancang untuk menampung dan membina para

olahragawan peserta didik yang telah diseleksi bakat dan kemampuannya dalam satu

asrama.

Yang dimaksud dengan sekolah olahraga dalam ketentuan ini adalah satuan

pendidikan khusus yang disediakan bagi para olahragawan berbakat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memassalkan olahraga dalam ketentuan ini adalah suatu

upaya untuk mengenalkan olahraga kepada masyarakat luas sehingga masyarakat

gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan berbasis masyarakat dalam ketentuan ini adalah pembinaan

dan pengembangan olahraga dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi

masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sentra pembinaan olahraga dalam ketentuan ini adalah suatu

wadah yang dirancang untuk membina dan mengembangkan olahragawan dan

berpotensi sebagai olahragawan bertaraf nasional atau internasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan penataran dan pelatihan dalam ketentuan ini adalah

kegiatan olahraga yang dilakukan di lingkungan pendidikan dan pelatihan olahraga

dalam masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembinaan olahraga bagi penyandang cacat pada dasarnya dilakukan dengan

mempertimbangkan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat yang bersangkutan dalam ketentuan ini adalah

induk-induk organisasi cabang olahraga yang berafiliasi dengan federasi cabang

olahraga internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan mandiri dalam ketentuan ini adalah bebas dari pengaruh dan

intervensi pihak mana pun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan

pengelolaan keolahragaan.

Yang dimaksud dengan jabatan struktural dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai

negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau

pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan

nondepartemen.

Yang dimaksud dengan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang

diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan

di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil

Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati,

walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, anggota DPRD, hakim

agung, anggota komisi yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan kejuaraan olahraga dalam ketentuan ini adalah

pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (single event).

Yang dimaksud dengan pekan olahraga dalam ketentuan ini adalah

pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga (multi events).

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat wilayah dalam

ketentuan ini adalah kejuaraan dalam bentuk pertandingan atau perlombaan yang

diikuti oleh provinsi-provinsi yang tergabung dalam satu wilayah tertentu.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelenggara kejuaraan olahraga dari luar negeri diharuskan melakukan alih ilmu

pengetahuan dan teknologi serta menyerap sumber daya manusia

Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan olahraga khusus dalam ketentuan ini adalah olahraga yang

dilakukan oleh penyandang cacat sesuai dengan jenis kecacatan, yaitu tunarungu

wicara, tunagrahita, tunanetra, tunadaksa, paraplegia, dan polio.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Olahragawan profesional yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk olahragawan

asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan organisasi olahraga fungsional dalam ketentuan ini adalah

organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang mengoordinasikan kegiatan

cabang olahraga profesional tertentu.

Yang dimaksud dengan pendapatan yang layak dalam ketentuan ini adalah

pendapatan atau penghasilan yang mencukupi untuk kesejahteraan yang memadai

(diatas kebutuhan hidup minimum).

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga mandiri dalam ketentuan ini adalah lembaga yang

dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya bebas

dari pengaruh dan intervensi Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak mana pun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga olahraga dalam ketentuan ini adalah badan/lembaga

atau organisasi yang melakukan satu atau berbagai kegiatan olahraga dalam rangka

pembinaan dan pengembangan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kualifikasi dalam ketentuan ini adalah persyaratan yang harus

dipenuhi untuk melakukan pekerjaan atau tugas tertentu di bidang keolahragaan.

Yang dimaksud dengan kompetensi dalam ketentuan ini adalah standar kemampuan

minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau

tugas tertentu di bidang keolahragaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Butir a

Cukup jelas.

Butir b

Jaminan keselamatan dalam ketentuan ini merujuk pada peraturan penyelenggaraan

kejuaraan olahraga setiap induk organisasi cabang

olahraga sesuai dengan ketentuan federasi cabang olahraga internasional yang

bersangkutan.

Butir c

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan meniadakan prasarana olahraga dalam ketentuan ini adalah

tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya, melalui penjualan

kepemilikan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya

prasarana olahraga.

Yang dimaksud dengan mengalihfungsikan prasarana olahraga dalam ketentuan ini

adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar

olahraga.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar teknis sarana olahraga dalam ketentuan ini adalah

persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau

federasi internasional cabang olahraga bersangkutan, antara lain, tentang ukuran,

jenis, dan bentuk peralatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan standar kesehatan dalam ketentuan ini adalah standar minimal

tentang kesehatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga.

Yang dimaksud dengan standar keselamatan dalam ketentuan ini adalah standar

minimal tentang keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga.

Ayat (4)

Pencantuman informasi tertulis dimaksudkan agar setiap pengguna sarana olahraga

dapat mengerti, memahami, dan mengetahui cara penggunaan dan manfaatnya

sehingga dapat didayagunakan secara optimal serta menghindari terjadinya

kecelakaan/cidera olahraga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerja sama yang dimaksud antara lain:

(a) pertukaran pelaku olahraga;

(b) pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;

(c) kerja sama dalam penyelenggaraan kejuaraan atau kegiatan olahraga lainnya; dan

(d) kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan bantuan teknis.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan eksibisi dalam ketentuan ini adalah bentuk kegiatan olahraga

yang bersifat tontonan, pameran, dan peragaan.

Yang dimaksud dengan festival dalam ketentuan ini adalah bentuk kegiatan olahraga

yang bersifat perlombaan dan hiburan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dalam

ketentuan ini antara lain memperhatikan kewajaran pembiayaan dan perlengkapan

yang diperlukan bagi pelaku olahraga sesuai dengan kategorinya.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Standar kompetensi tenaga keolahragaan mencakup persyaratan, antara lain,

pendidikan dan kelayakan, baik fisik maupun mental serta penataran/pelatihan yang

telah diikuti.

Standar isi program penataran/pelatihan mencakup persyaratan, antara lain, ruang

lingkup materi, bahan, dan silabus penataran/pelatihan yang harus dikuasai oleh

peserta, dan tingkat kompetensi yang dicapai oleh peserta setelah menyelesaikan

penataran/pelatihan.

Standar prasarana dan sarana olahraga mencakup, antara lain, ruang dan tempat

berolahraga serta perlengkapan dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung

kegiatan olahraga.

Standar pengelolaan organisasi keolahragaan mencakup persyaratan, antara lain,

tentang struktur dan personalia, rencana dan program kerja, jadwal pelatihan dan

kompetisi kejuaraan yang diselenggarakan/diikuti, serta administrasi dan manajemen

organisasi keolahragaan.

Standar penyelenggaraan keolahragaan mencakup, antara lain, struktur organisasi

penyelenggaraan, rencana dan program kerja, satuan pembiayaan, jadwal kejuaraan,

administrasi dan manajemen penyelenggaraan, serta keamanan dan perlindungan

keselamatan dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Standar pelayanan minimal keolahragaan mencakup persyaratan antara lain ruang

berolahraga, tempat dan fasilitas olahraga, tenaga keolahragaan yang mendukung

kegiatan olahraga, dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Ayat (2)

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan

keunggulan lokal dan kepentingan nasional dalam kompetisi antarbangsa pada tingkat

global.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Doping dilarang digunakan dengan maksud untuk menjaga kesehatan dan

keselamatan atlet, menjamin sportivitas, dan menjaga keluhuran nilai-nilai olahraga.

Ayat (2)

Sanksi merujuk pada The Code dari World Anti Doping Agency (WADA) dan

ketentuan yang berlaku dalam organisasi olahraga internasional serta induk organisasi

cabang olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi,

konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4535

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: